gratifikasi
Download as PPTX, PDF0 likes1,065 views
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian gratifikasi dalam hukum Indonesia serta contoh-contoh kasus yang termasuk tindak pidana korupsi berkaitan dengan gratifikasi. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam berbagai bentuk seperti uang, barang, diskon, komisi, dan fasilitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pelanggaran ter
gratifikasi
- 2. Disusun Oleh : M. Arib Herzi S. Eksekutif A 2014
- 3. Pengertian Gratifikasi Pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diteria di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”
- 4. Penjelasan aturan Hukum Pasal 12 UU No. 20/2001 Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: • pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. • pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- 5. CONTOH YANG TERGOLONG SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (GRATIFIKASI) : • Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif. • Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan. • Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku. • Penyediaan biaya tambahan (''fee'') 10-20 persen dari nilai proyek. • Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah. • Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat. • Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan. • Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal). • Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran (baik nilai ataupun harganya). • Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan. • Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal. • Pengurusan izin yang sangat dipersulit.
- 6. Bagan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Gratifikasi Kepentingan Pribadi Penyalahgunaan Wewenang Untuk Penerimaan Gratifikasi Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Wajib Melaporkan Gratifikasi yang diterimanya ke KPK Declaration of Interest : (untuk memutus kepentingan pribadi) Konflik Kepentingan Korupsi yang Terkait Gratifikasi Hubungan afiliasi: 1. Kekerabatan 2. Kedinasan 3. dan lain- lain
- 7. Pembuktian Gratifikasi • 1. Oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. 2. Oleh penuntut umum, apabila nilainya kurang dari Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) Rumus Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi) : Suap = Gratifikasi + Jabatan
- 8. IRIAN JAYA MALUKU E.NUSA TENGGARAW.NUSA TENGGARA BALI E.JAVA C.JAVA DI YOGYAKARTA C.SULAWESI JAMBI RIAU PAPUA S.KALIMANTAN S.SULAWESI W.JAVA LAMPUNG N.SUMATRA