Kewarganegaraan
Download as PPTX, PDF1 like1,859 views
Dokumen ini membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur ketatanegaraan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, serta menekankan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Beberapa aspek penting, seperti pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan presidensial, dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD, dijelaskan secara rinci. Amandemen UUD 1945 telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, yang memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakilnya.
Kewarganegaraan
- 1. Kewarganegaraan BAB IV KANDUNGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
- 2. Di Susun oleh :
- 3. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-Pasal. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan dan ketatapemerintahan, juga mengatur kehidupan bermasyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memang bukan hukum biasa, tetapi ia merupakan hukum dasar tertulis, karena itu Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur pokok-pokoknya saja, sedangkan ketentuan lebih lanjut dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- 4. Kandungan tersebut telah dituangkan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain meliputi : Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan Negara, Kelembagaan Umum, Pemilihan Umum, dan Pemerintahan Daerah.
- 5. Kita telah mengetahui bahwa banyak bentuk negara yang dapt dijumpai di dunia ini, misalnya Amerika Serikat yang berbentuk negara serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian (federal), Inggris yang berbentuk monarkhi (kerajaan), Filiphina yang berbentuk Republik, daln lain-lainnya. Sekarang bagaimanakah bentuk Negara kita ? Mari kita sama-sama menganalisa dari ketentuan yang ada berdasarkan konstitusi UUD 1945 yang berbunyi : “kemudian dari pada itu, untuk mebentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan......”.
- 6. Dari rumusan tersebut nampaklah bahwa para founding fathers kita sejak semula menghendaki terbentuknya suatu Negara Kesatuan, negara yang bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan Alinea tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,yang berbentuk Republik” Bunyi Pasal 1 ayat(1) UUD 1945 tersebut menunjukan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk “Republik”. Bangsa Indonesia memilih bentuk negara dinamakan Republik yang merupakan suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum (respublica) dan bukan kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan , dan ini merupahan kesejahteraan yang ingin dicapai dalam hidup berkelompok (aspek homo ekonomikus).
- 7. Dengan telah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali sejak 1999-2002, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara didasarkan pada asas-asas sebagai berikut : 1) Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) (Pasal 1 ayat (3));Pasal ini menyatakan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan (machstaat) 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (pasal 1 ayat (2)); Pasal ini menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem konstitusional. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini juga mengandung pengertian bahwa kekuasaaan negara tertinggi di tangan rakyat, tidak lagi di tangan MPR.
- 8. 3) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaaan pemerintahan manurut UUD (paal 4 ayat (1)). Ketentuan pasal tersebut menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Presiden. 4) Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7). Pasal tersebut menunjukan bahwa kekuasaan presiden terbatas, yakni maksimal hanya dua kali masa jabatan saja.
- 9. 5) Usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, atau Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden (pasal 7B ayat (1)). 6) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (pasal 17 ayat (1)). Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa menter-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan UUD 1945 tersebut menunjukan bahwa negara Indonesia manganut sistem Presidensial, dimana menter-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi bertanggung jawab kepada Presiden.
- 10. Kelembagaan negara merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. setelah UUD 1945 diamamdemen sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara yang ada adalah : MPR, Presiden, DPR. DPD, MA, MK, Bepeke, sedangkan DPA telah dihapus. Lembaga-lembaga negara tersebut disertai dengan tugas, wewenang, dan hak masing-masing, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- 11. Kedudukan Sebagai Lembaga Negara, dengan susunan keanggotaan terdiri dari anggota DPR dan DPD hasil pemilihan umum; sebagai pelaksana fungsi konstitutif Tugas dan Wewenang; a. Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun; b. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Usul perubahan secara tertulis diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, sidang di hadiri sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.
- 12. c. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum; d. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR; e. Menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut di atas paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya usul tersebut f. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden Mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya; g. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden, apabila terjadi kekososngan Wakil Presiden dalam masa jabatan selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
- 13. h. Memilih Presiden dan Wakil Preiden apabil keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak, sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnya dalam tiga puluh hari; Hak-hak MPR 1. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR; 2. Memilih dan dipilih; 3. Membela diri; 4. Imunitas; 5. Protokoler; 6. Keuangan dan administratif;
- 14. Sebagai pelaksana fungsi eksekutif dan legislatif; Kedudukan sebagai pengemban amanat rakyat mempunyai kedudukan : a. Selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif) dan Kepala Negara; b. Dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum; c. Memegang jabatan selama lima tahun d. Dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
- 15. a. Tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR; f. Jika mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, maka Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Tugas dan Wewenang Selaku Kepala Pemerintahan 1. Menjalankan kekuasaaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar; 2. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebgaimana mestinya; 3. Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR; 4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PerPu); 5. Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR.
- 16. Tugas dan Wewenang sebagai Kepala Negara 1. Memegang kekuasaaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; 2. Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain; 3. Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dalam undang-undang; 4. Dengan memperhatikan pertimbangan DPR, mengangkat duta dan konsul , serta menerima penempatan duta negara lain; 5. Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi grasi, dan rehabilitasi;
- 17. 6. Dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi amnesti dan abolisi; 7. Memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang; 8. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden; 9. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara;
- 18. Kedudukan a. Sebagai Lembaga Negara; b. Susunannya diatur dalam undang-undang; c. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum; d. Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR; e. DPR tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden; f. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang diatur dalam undang-undang;
- 19. Fungsi DPR mempunyai fungsi : 1. Legislasi 2. Anggaran 3. Pengawasan Tugas dan Wewenang 1. Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun; 2. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden; 3. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; 4. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD;
- 20. 5. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, pendidikan, dan agama; 6. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; 7. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksaaan UU,APBN, serta kebijakan pemerintah; 8. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU; 9. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 10. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK;
- 21. 11. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial; 12. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial; 13. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi; 14. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi; 15. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya.
- 22. Hak DPR Mempunyai Hak : 1. Interpelasi 2. Angket 3. Menyatakan pendapat Anggota DPR Mempunyai hak : 1. Mengajukan usul RUU 2. Mengajukan pertnayaan 3. Menyampaikan usul dan pendapat 4. Imunitas
- 23. Kedudukan a. Sebagai Lembaga Negara; b. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum; c. Jumlah anggota DPD di setiap propinsi sama jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR; d. Seluruh anggota DPD adalah anggota MPR; e. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya.
- 24. Tugas dan Wewenang 1. Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun; 2. Dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; 3. Membahas RUU pada huruf b tersebut bersama-sama DPR; 4. Melakukan pengawasan sebagai pertimbangan DPR atas pelaksanaan : 1. UU Otonomi daerah 2. UU pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah 3. UU hubungan pusat dan daerah 4. UU pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya 5. UU pajak, pendidikan, dan agama 6. APBN
- 25. 1. PEMILIHAN UMUM (Pemilu) dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. 2. Pemilu ditujkan untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD. 3. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD adalah parpol. 4. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. 5. Pemilu diselenggarakan oleh suatukomisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dalam UU.
- 26. 1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan derah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota; 2. Pemerintahan daerah provinsi, kabuten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan; 3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD; 4. Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan aerah provinsi, kabupaten, dan kota; 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya;
- 27. 6. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerahdiatur dalam UU; 7. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi dan kabupaten dan Kota diatur dengan UU; 8. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemda yang bersifat khusus atau bersifat istimewa; 9. Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak traditionalnya.
- 28. Seperti yang telah ditegaskan dalam UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa Negara Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang berfungsi sebagai Kepala Nega Indonesia sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Perubahan tatanan kehidupan kenegaraan dimulai dengan melakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945, yang berakibat pula pada perubahan kelembagaan negara. Lembaga- lembaga negara yang ada menurut UUD 1945 saat ini adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, sedangkan DPA dihapuskan. Melalui amandemen UUD 1945, kedaulatan dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat, rakyatlah yang kemudian diberi wewenang untuk menentukan kepala negaranya melalui suatu pemilihan umum yang jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Rakyat juga diberi wewenang untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga DPR, DPRD, dan DPD.