Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
19 likes11,008 views
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
- 2. LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG Amanat Perpres No 2 Tahun 2015 pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan PEMERINTAH PUSAT Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA/KAB PEMERINTAH PROPINSI STAKEHOLDER: Swasta, Donor, Univ. LSM. dll 1 Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291*) Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya *) Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015 Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan Kolaborasi beberapa pihak dalam Penanganan Permukiman Kumuh
- 3. PENGERTIAN PROGRAM & DEFINISI KUMUHPENGERTIAN PROGRAM & DEFINISI KUMUH Definisi Permukiman Kumuh Pengertian permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya 2 Indikator Kumuh 1. Kondisi Bangunan (Keteraturan Bangunan & Kepadatan Bangunan); 2. Jalan Lingkungan; 3. Drainase Lingkungan; 4. Penyediaan Air Bersih/Minum; 5. Pengelolaan Persampahan; 6. Pengelolaan Limbah; 7. Pengamanan Kebakaran; dan 8. Ruang Terbuka Publik
- 4. TUJUAN PROGRAM KOTAKUTUJUAN PROGRAM KOTAKU Tujuan Program Tujuan Antara Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan • Menurunnya luas permukiman kumuh; • Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik; • Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); • Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan • Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. 3
- 5. INDIKATOR “OUTCOME”INDIKATOR “OUTCOME” • Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik); • Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik; • Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU; • Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan • Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh 4 1 2 3 4 5
- 6. STRATEGISTRATEGI Kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh. • Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; • Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat; • Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor; • Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya; • Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian; • Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota; • Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan; • Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan • Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan 5 Strategi Dasar Strategi Operasional
- 7. PRINSIP DASARPRINSIP DASAR6 Perencanaan Yang Komprehensif Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Partisipatif, Kreatif dan Inovatif Tatakelola Kepemerintahan Yang Baik Investasi Penanganan Permukiman Kumuh PrinsipPrinsip DasarDasar PrinsipPrinsip DasarDasar Pemda Sebagai Nakhoda Revitalisasi Peran BKM/LKM Pengelolaan Lingkungan Sosial yang menjamin keberlanjutan
- 8. KOMPONEN PROGRAMKOMPONEN PROGRAM7 KOMPONEN-1 Pengembangan Kelembagaan, Strategi dan Kebijakan KOMPONEN-2 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat, termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi KOMPONEN-3 Pendanaan Investasi Infrastruktur dan Pelayanaan Perkotaan: - Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota termasuk dukungan pusat pengembangan usaha- - Pembangunan kawasan permukiman baru bagi MBR *) - Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan- KOMPONEN-5 Dukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana KOMPONEN-4 Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis Catatan : *) Khusus untuk lokasi NUSP-2 di Kab/Kota Terpilih dan siap melaksanakan New Site Development (NSD)
- 9. Pengembangan KelembagaanPengembangan Kelembagaan , Strategi dan Kebijakan, Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Penguatan manajemen program dengan memberi dukungan kepada lembaga koordinasi Pokja PKP Nasional dan CCMU Penguatan peran masing-masing lembaga terkait program di tingkat nasional maupun daerah selama persiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan; Kajian kelembagaan dan kapasitas di tingkat pusat & beberapa sampel kab/kota; Penyusunan metode peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi strategi fasilitasi, tahapan dan materi advokasi yang dibutuhkan; Sinkronisasi target RPJMN 2015-2019 terkait penanganan permukiman kumuh terhadap RPJM Daerah; Pengembangan database nasional dan profil permukiman kumuh; Berbagi informasi dan pembelajaran melalui studi banding, workshop nasional/international dan kegiatan lainnya Studi-studi strategis lainnya. 7.1 Pengembangan Strategi & Kebijakan Studi kebijakan strategis nasional untuk memfasilitasi pengembangan strategi dan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung keberlanjutan penanganan kumuh; Pendampingan teknis tambahan untuk pengembangan strategi dan kebijakan nasional apabila ditemukan kasus-kasus di kabupaten/kota yang tidak dapat dirumuskan solusinya dengan kerangka nasional yang ada.
- 10. Integrasi Perencanaan Penanganan KumuhIntegrasi Perencanaan Penanganan Kumuh7.2 • Mengakomodir seluruh program penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya baik yang melalui pendekatan berbasis masyarakat maupun program reguler. • Berkolaborasi dengan program pemerintah daerah/sektor baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab/Kota
- 11. Pendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan PerkotaanPendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan Perkotaan Infrastruktur Primer dan Sekunder termasuk Pengembangan Pusat Usaha di Kab/Kota Terpilih peningkatan kualitas infrastruktur primer, sekunder, serta pembangunan infrastruktur penyambung antara sistem rumah tangga dan infrastruktur tersier dengan sistem sekunder dan primer yang mengacu pada indikator kumuh program KOTAKU kegiatan perekonomian untuk pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di kabupaten/kota terpilih 7.3 Infrastruktur tersier atau infrastruktur lingkungan, termasuk dukungan untuk penghidupan berkelanjutan Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan skala lingkungan, yang dilaksanakan berbasis masyarakat; Kegiatan perekonomian untuk pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di lokasi terpilih, sesuai yang telah diatur dalam Rencana Aksi Pengembangan Penghidupan berbasis Masyarakat dan RPLP/RTPLP. Bentuk Kegiatan: kegiatan pelayanan sosial (pelatihan, sosialisasi, pemasaran, dll); kegiatan pelayanan infrastruktur produktif (showroom, pasar tradisional, pengelolaan sampah, dll); kegiatan pelayanan ekonomi melalui dana bergulir KSM,. Fasilitasi Program KOTAKU untuk Pusat Pengembangan Usaha (PPU) : • Studi kelayakan untuk PPU; • Pembangunan PPU, mengadopsi skema program pilot BDC; • Dukungan pelatihan keterampilan khusus/vocational dalam pengembangan produk usaha unggulan oleh PPU yang telah dibangun.
- 12. Pendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan PerkotaanPendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan Perkotaan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru bagi Mayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pembangunan kawasan permukiman baru (New Sites Development/NSD) bertujuan untuk mengembangkan model kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pihak pengembang (developer) dan lembaga keuangan lokal (perbankan) dalam rangka penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di perkotaan. Dalam hal ini, NUSP-2 akan mengambil peran sebagai katalisator pengembangan model kemitraan pemerintah dan swasta pada 5 (lima) kota sasaran 7.3 Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru ini akan diatur dalam Petunjuk Teknis NSD
- 13. Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan TeknisDukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis7.4 Pengadaan Konsultan Pendamping Pengadaan konsultan individual : Korkot, Fasilitator Pembiayaan kegiatan manajemen (audit, SIM, M&E, GIS, Drone,dll) Evaluasi : Penyiapan data baseline dan survey lanjutan tentang kemampuan kelembagaan, akses ke prasarana dan pelayanan di lokasi sasaran program, serta kepuasan pemanfaat Memperkuat Kapasitas PMU dan Satker Pusat Dukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk untuk KondisiDukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk untuk Kondisi Darurat BencanaDarurat Bencana 7.5 memberikan keleluasaan kepada pemerintah melalui program KOTAKU apabila terjadi perubahan kebijakan pelaksanaan seperti adanya kegiatan tambahan dari kebijakan konpensasi BBM dengan kegiatan infrastruktur padat karya, mengantisipasi bencana baik sebelum terjadi bencana (mitigasi bencana dan kesiapsiagaan), pada saat bencana (tanggap darurat) dan/atau setelah bencana (rehabilitasi/rekonstruksi).
- 14. PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUHPENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH8 Pemugaran Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni Peremajaan Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat Pemukiman kembali Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia POLA PENANGANAN Pemeliharaan Rumah oleh setiap orang, PSU oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang Perbaikan Rumah oleh setiap orang, PSU oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang Pengawasan dan Pengendalian Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
- 15. LOKASILOKASI dilaksanakan di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut: Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kota/kabupaten terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu. Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan perkotaan di luar kel/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh. Khusus DKI Jakarta pelaksanaan KOTAKU yang melibatkan unsur pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Lokasi NUSP-2 akan dilaksanakan di 20 kota/kabupaten yang dipilih secara kompetitif berdasarkan kriteria yang disepakati oleh tim interdepartemen 9 1 2 3 4
- 16. KETENTUAN PENYELENGGARAANKETENTUAN PENYELENGGARAAN10 1 2 3 4 5 6 7 Berorientasi “Outcome” Memanfaatkan hasil pendataan kumuh Review atau Penyusunan RP2KP-KP Selaras dengan sistem perencanaan Kab/Kota Dukungan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kota Pelaksanaan kegiatan berorientasi pada tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan tingkat kab/kota Pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial 8 Pengarusutamaan risiko bencana dan gender
- 17. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAMTAHAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM11 MoU Pusat & Daerah Persiapan Tingkat Kab/Kota Persiapan Perencanaan Penyusunan RP2KP-KP/ RPLP Penyusunan Rencana Detail/Teknis Implementasi Perencanaan Keberlanjutan Proses Perencanaan Tk. Kab/Kota & Masyarakat Persiapan Pemerintah Pusat Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bantuan Teknis, Bantuan Dana, Data, Fasilitasi/Mediasi Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Menerus: Monitoring & Evaluasi, Penguatan Kolaborasi dan Peningkatan Kapasitas, Studi Pendukung Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan 1 2 3 4
- 18. PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PROGRAMPEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM12 Pemerintah Provinsi sekitar Rp. 5 Milyar per tahun atau sekitar 3-5% dari APBD Provinsi; Pemerintah Kota/Kabupaten berkontribusi sekitar Rp. 2- 15 milyar/tahun atau sekitar 2-5% dari APBD yang besarnya sekitar Rp. 120-300 milyar/tahun/kota/kab Kementerian PUPR melalui APBN diperkirakan dapat memenuhi minimum 20% dari total kebutuhan pendanaan Ilustrasi awal menunjukkan potensi pendanaan dari pemerintah pusat untuk penanganan kumuh di kota- kota prioritas adalah sekitar Rp. 20-40 milyar/tahun/kota/kab Masyarakat berkontribusi sekitar 20% pendanaan untuk infrastruktur tersier dalam bentuk in cash maupun material dan tenaga Swasta dan perolehan lain yang sah dan tidak mengikat PEMERINTAH PROVINSI & KAB/KOTA PEMERINTAH PUSAT SWADAYA MASYARAKAT & SWASTA
- 19. PROSES PENGANGGARANPROSES PENGANGGARAN13 Melalui APBN dengan mekanisme Musrenbang, dimana Pokja PKP Nasional berperan sebagai wadah koordinasi Pokja PKP Nasional bersama-sama dengan KL untuk didanai oleh APBN serta melakukan koordinasi dengan KEMENKEU c.q DJA untuk memastikan usulan program dan kegiatan Pokja PKP Nasional melalui CCMU memfasilitasi Pemda untuk dapat mengakses dan memobilisasi sumber-sumber pendanaan non konvensional Pokja PKP Provinsi bersama-sama dengan SKPD Provinsi mereview daftar usulan kegiatan dari kab/kota dan melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD provinsi TINGKAT PROVINSI TINGKAT NASIONAL Pokja PKP Kab/Kota bersama SKPD Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD kab/kota mendapatkan dukungan pendanaan dalam proses penganggaran di kab/kota dan masuk ke DIPDA atau DIPDA perubahan TINGKAT KAB/KOTA
- 20. Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Dit. PKP PMU Satker/PPK Pusat Satker/PPK Provinsi Satker/PPK Kab/Kota Tim Advisory Tim Evaluasi KMP/NMC OSP CB KMW & KMT Tim Korkot Tim Pengarah Pokja PKP Nasional Pokja PKP Nasional CCMU Pokja PKP Provinsi Gubernur Pokja PKP Kab/Kota Bupati/Walikota Camat Tim Fasilitator Lurah/Kades Tim UP yang Dikontrak Masyarakat BKM/LKM KSM Relawan Relawan Teknik GARIS KOLABORASI DAN KOORDINASI GARIS PELAKSANAAN GARIS DUKUNGAN PROGRAM Tingkat Kel/Desa Tingkat Kecamatan Tingkat Kab/Kota Tingkat Provinsi Tingkat Pusat Garis Pengendalian Garis Koordinasi STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PROGRAM KOTAKUSTRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PROGRAM KOTAKU13
- 21. PENDAMPINGANPENDAMPINGAN14 Advisory Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Konsultan Evaluasi (KE) OSP Capacity Building (OSP CB) Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Konsultan Manajemen Teknik (KMT) Tim Koordinator Kota (Tim Korkot) Tim Fasilitator (Senior Faskel & Faskel) TINGKAT PUSAT TINGKAT REGIONAL TINGKAT KAB/KOTA & KEL/DESA
- 22. CAKUPAN KEGIATAN YANG DI DANAI OLEH BDICAKUPAN KEGIATAN YANG DI DANAI OLEH BDI15 1 2 3 Kegiatan Pelayanan Infrastruktur Kegiatan Pelayanan Sosial Kegiatan Pelayanan Ekonomi Mekanisme penyaluran BDI secara rinci akan diatur secara terpisah yang mengacu pada Permen PUPR tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah dan Petunjuk Teknis Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Dana Investasi (BDI).
- 23. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat