Pembelajaran 1
0 likes944 views
Dokumen ini menjelaskan struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan pusat di Indonesia, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif, sedangkan DPR dan DPJ memiliki tanggung jawab legislatif. Selain itu, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengawasi penegakan hukum dan pelanggaran perundang-undangan.
Pembelajaran 1
- 1. I. LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT II. ORGANISASI PEMERINTAHAN PUSAT
- 2. PENGERTIAN PEMERINTAH : sekelompok orang atau badan yang secara bersama sama memikul tanggung jawab untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara PEMERINTAHAN : sistem yang mengatur dan mengelola keseluruhan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif
- 3. Arti sempit : dilaksanakan oleh lembaga eksekutif Arti Luas : dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
- 4. SISTEM PEMERINTAHAN 1. PRESIDENSIAL : kekuasaan berada di tangan presiden dan presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 2. PARLEMENTER : kekuasaan kepala negara berada di tangan presiden / raja sedangkan kepala pemerintahan berada ditangan perdana menteri.
- 5. 1. REPUBLIK Negara dipimpin oleh presiden contoh : Indonesia, AS, Korea dll 2. MONARKI ( KERAJAAN ) Negara dipimpin oleh raja contoh : Inggris, Belanda, Jepang, Malaysia dll
- 6. A. Lembaga Legislatif B. Lembaga Eksekutif C. Lembaga Yudikatif D. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) E. Komisi Pemilihan Umum ( KPU )
- 7. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) - Susunan anggota : DPR = 550 DPD = 128 - Masa jabatan : 5 th - Masa sidang sedikitnya 1 kali dalam 5 th
- 8. 1. Mengubah dan menetapkan UUD 2. Melantik presiden dan wapres 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan persiden/wapres dalam masa jabatannya 4. Memilih presiden/wapres apabila terjadi kekosongan jabatan
- 9. DPR adalah lembaga yang menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Anggota DPR terdiri atas anggota parpol peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu Jumlah anggota 550 orang Masa jabatan 5 th.
- 10. 1. Membentuk UU 2. Membahas RUU bersama Presiden 3. Membahas RAPBN bersama Presiden
- 11. FUNGSI DPR 1. Fungsi Legislasi : sbg pembuat peraturan perundang-undangan 2. Fungsi Anggaran : berhak menetapkan APBN 3. Fungsi Pengawasan : melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan
- 12. HAK-HAK DPR 1. Hak Budget : hak untuk menyetujui/menolak RAPBN 2. Hak Interpelasi : hak untuk minta keterangan pada Presiden 3. Hak Angket : hak untuk mengadakan penyelidikan atas kebijakan Presiden 4. Hak Imunitas : hak kekebahan hukum terhadap pernyataannya dalam sidang 5. Hak Bertanya : hak untuk mengajukan pertanyaan pada pemerintah 6. Hak Petisi : hak untuk mengajukan usul / anjuran kpd pemerintah dalam masalah tertentu
- 13. DPD dibentuk dengan maksud sebagai penyeimbang yang berkaitan dengan kebijakan pusat dan daerah Anggota DPD berasal dari wakil-wakil dari daerah propinsi yang dipilih melalui pemilu Jumlah wakil tiap propinsi 4 orang Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 anggota DPR
- 14. a. Mengajukan kepada DPR tentang RUU : - otonomi daerah - hubungan pusat dan daerah - pembentukan dan pemekaran - penggabungan daerah - pengelolaan SDA dan SDE lanjutan
- 15. Lanjutan Tugas dan wewenang DPD b. Membahas RUU yang berkaitan dengan : - pelaksanaan otonomi daerah - hubungan pusat dan daerah - pembentukan , pemekaran dan penggabungan daerah - pengelolaan SDA dan SDE - yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
- 16. Lanjutan Tugas dan wewenang DPD c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai: - otonomi daerah - pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah - hubungan pusat dan daerah - pengelolaan SDA dan SDE lainnya - pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama
- 17. B. LEMBAGA EKSEKUTIF • Lembaga Eksekutif : adalah lembaga yang melaksanakan UU • Kekuasaan eksekutif di Indonesia berada di tangan Presiden • Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan • Sebagai kepala begara, presiden adalah simbul resmi negara Indonesia • Sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam menjalankan tugasnya dibantu para menteri
- 19. PRESIDEN • Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pilpres • Pasangan calon presiden dan wapres diusulkan oleh partai politik • Sebelum amandemen UUD 1945, presiden dipilih oleh MPR oleh sebab itu presiden dan wapres bertanggung jawab pada MPR • Sesudah amandemen UUD 1945 presiden dan wapres dipilih langsung oleh rakyat
- 20. Lanjutan: • Masa jabatan presiden RI 5 tahun , sesudah itu bisa dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan ( UUD 1945 pasal 7 )
- 21. KEKUASAAN PRESIDEN 1. Bidang Eksekutif: a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( pasal 4 ayat 1 ) b. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU ( pasal 5 ayat 2 ) 2. Bidang Legiaslatif a. Bersama DPR membuat UU ( pasal 5 ayat 1 ) b. Bersama DPR menetapkan APBN lanjutan
- 22. 3. Kekuasan Presiden sebagai Kepala Negara a. Memegang kekuasaan tertinggi dari AD,AL,AU ( pasal 10 ) b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain ( pasal 11 ) c. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU ( pasal 12 ) d. Mengangkat duta dan konsul dengan memper- hatikan pertimbangan DPR dan menerima duta dan konsul dari negara lain ( pasal 13)
- 23. 3. Kekuasan Presiden sebagai Kepala Negara ( lanjutan ) e. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA ( psl 14(1) f. Memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan saran DPR ( psl 14 ayat 2) g. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU ( pasal 15 ) h. Mengangkat dan memberhentikan menteri
- 24. C. LEMBAGA YUDIKATIF • Lembaga Yudikatif : adalah lembaga yang mengawasi dan mengadili pelanggaran perundang-undangan • Terdiri dari : MA. MK dan KY
- 25. 1. MAHKAMAH AGUNG ( MA ) • Merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman • Merupakan peradilan negara tertinggi • Membawahi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan PTUN • MA terdiri dari ketua, anggota, panitera dan seorang sekretaris
- 26. WEWENANG MAHKAMAH AGUNG 1. Mengadili perkara pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang undangan dengan berdasar UU. Kasasi adalah pernyataan tidak sah oleh MA terhadap putusan hakim karena putusan tsb menyalahi atau tidak sesuai UU 2. Memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden. Grasi adalah ampunan yg diberikan oleh presiden kpd orang yg telah dijatuhi hukuman
- 27. 2. MAHKAMAH KONSTITUSI ( MK ) • MK adalah lembaga baru dalam tatanegara kita telah UUD 1945 diamandemen • MK merupakan lembaga yang memegang kuasaan kehakiman khusus kalau MA menjalankan peradilan umum • Anggota MK memiliki keahlian di bidang hukum ketatanegaraan • Jumlah anggota MK 9 orang, 3 hakim diajukan oleh DPR, dan 3 hakim diajukan presiden, 3 hakim diajukan MA
- 28. WEWENANG MK • Menguji UU terhadap UUD 1945 • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara • Memutus pembubaran partai politik • Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
- 29. KEWAJIBAN MK • Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/wapres menurut UUD 1945
- 30. 3. KOMISI YUDISIAL ( KY ) • KY merupakan lembaga manidiri yang anggotanya ditujuk dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR • Jumlah anggota KY 7 orang • Wewenang KY : a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat serta perilaku hakim
- 31. D. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ( BPK ) • BPK adalah lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara dan memeriksa pelaksanaan APBN • Jumlah anggota : 9 orang • BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD • BPK diresmikan oleh presiden
- 32. TUGAS BPK • Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara • Hasil pemeriksaan diserahkan pada DPR,DPD dan DPRD sesuai dengan kewewnangannya • Hasil pemriksaan akan ditindaklanjuti oleh lembaga lain yang diatur oleh UU
- 33. E. KOMISI PEMILIHAN UMUM • KPU adalah komisi yang menyelenggarakan pemilihan umum • Keanggotaan - KPU pusat 11 orang - KPU provinsi 5 orang - KPU kota/kabupaten 5 0rang
- 34. Cara kerja KPU • KPU Nasional membentuk KPU Kota/Kab • KPU kota/kab membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan • PPK membentuk PPS ( Panitia Pemungutan Suara ) di tingkat desa/kelurahan • PPS membentuk KPPS ( Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara ) di tiap TPS ( tempat Pemungutan Suara )
- 35. II. ORGANISASI PEMERINTAHAN PUSAT 1. PRESIDEN 2. WAKIL PRESIDEM 3. MENTERI 4. LEMBAGA PEMERINTAHAN LAINNYA A. LEMBAGA PEMERINTAHAN NON DEPARTEMEN B. PEJABAT STINGKAT MENTERI
- 36. 1. PRESIDEN
- 38. 2. WAKIL PRESIDEN • Tugas khusus wapres adalah 1. Menampung dan mengusahakan pemecahan masalah yang menyangkut kesejahteraan rakyat 2. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan bantuan departemen- departeman yang bersangkutan * Tugas utamanya membantu presiden dalam menjalankan tugas utamanya